SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI IDI, ANDA BERADA DI WILAYAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)


img_head
CHECKLIST TAPM 2022

CHECKLIST TAPM 2022

Telah dibaca : 131 Kali

CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI IDI TAHUN 2022

NO AREA PENILAIAN DOWNLOAD DOKUMEN
1 KETUA

Manual Mutu :                                      

 - Struktur TIM PMPN                           

- TUSI                                                 

- Sasaran Mutu                                     

- Kebijakan Mutu                                   

- Peta Proses Bisnis

  
2 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016  
3 KETUA Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016  
4 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016  
5 KETUA Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik  
6 KETUA Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja  
7 KETUA 1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan		  
8 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)   
9 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)  
10 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
11 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
12 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP   
13 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP  
14 KETUA Pengawasan Eksekusi   
15 KETUA Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi   
16 KETUA Penerapan Restorative Justice   
17 KETUA Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019		  
18 KETUA Monitoring Administrasi Biaya Perkara  
19 KETUA Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017  
20 KETUA Layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020		  
21 KETUA Tata tertib persidangan  
22 KETUA Persidangan Elektronik  
23 KETUA Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas  
24 KETUA Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif		  
25 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
(Pemenuhan )		  
26 KETUA Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)  
27 KETUA Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas		  
28 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas  
29 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
( Reform )		  
30 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )  
31 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )  
32 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )  
33 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )  
34 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Pemenuhan )		  
35 KOORDINATOR AREA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
 (Reform )		  
36 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)  
37 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)  
38 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)  
39 KOORDINATOR AREA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)  
40 KOORDINATOR AREA Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK  
41 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)  
42 KETUA Pelaporan E-LHKPN  
43 KETUA Pelaporan E-LHKASN  
44 KETUA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)  
45 KOORDINATOR AREA Pelayanan Prima  
46 KETUA Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.  
47 KOORDINATOR AREA Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014  
48 KOORDINATOR AREA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)  
49 KETUA Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan  
50 KETUA Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI  
51 KETUA Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012  
52 WAKIL KETUA Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)  
53 WAKIL KETUA Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA  
54 WAKIL KETUA WKPN sebagai Koordinator Pengawasan  
55 WAKIL KETUA Tugas Wakil Ketua Sebagai MR  
56 WAKIL KETUA / MR Assesmen internal  
57 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara  
58 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang  
59 HAKIM Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara  
60 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi  putusan  
61 HAKIM Pengawasan Bidang  
62 HAKIM  Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding  
63 HAKIM Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan  
64 HAKIM Court Calender  
65 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju  
66 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana  
67 PANITERA Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan  
68 PANITERA Panjar Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)		  
69 PANMUD PIDANA Pencatatan surat masuk/keluar  
70 PANMUD PIDANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  
71 PANMUD PIDANA Implementasi SOP  
72 PANMUD PIDANA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  
73 PANMUD PIDANA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014  
74 PANMUD PIDANA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )  
75 PANMUD PIDANA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018  
76 PANMUD PIDANA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014  
77 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Banding  
78 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)  
79 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas PK (Manual)  
80 PANMUD PIDANA Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)  
81 PANMUD PIDANA Kepatuhan PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan		  
82 PANMUD PERDATA Pencatatan surat masuk/keluar  
83 PANMUD PERDATA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  
84 PANMUD PERDATA Implementasi SOP  
85 PANMUD PERDATA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  
86 PANMUD PERDATA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018  
87 PANMUD PERDATA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014  
88 PANMUD PERDATA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )  
89 PANMUD PERDATA Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas  
90 PANMUD PERDATA Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)  
91 PANMUD PERDATA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014  
92 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Banding  
93 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)  
94 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas PK (Manual)  
95 PANMUD HUKUM Pencatatan surat masuk/keluar  
96 PANMUD HUKUM Adanya uraian Tugas masing-masing unit  
97 PANMUD HUKUM Implementasi SOP  
98 PANMUD HUKUM Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  
99 PANMUD HUKUM Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)  
100 PANMUD HUKUM Prosedur Peminjaman Berkas  
101 PANMUD HUKUM  Pelaporan perkara secara elektronik  
102 PANMUD HUKUM Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021  
103 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021  
104 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021  
105 PANMUD HUKUM Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum  
106 PANMUD HUKUM Posbakum  
107 PANITERA PENGGANTI Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP  
108 PANITERA PENGGANTI Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani  
109 PANITERA PENGGANTI Penundaan sidang pada SIPP oleh PP  
110 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung  
111 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)  
112 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI		 Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)  
113 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)  
114 SEKRETARIS Persidangan Elektronik  
115 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai   
116 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R  
117 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R  
118 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R  
119 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R  
120 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R  
121 SEKRETARIS Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020		  
122 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT  
123 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)  
124 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)   
125 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan  
126 SEKRETARIS Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)  
127 SEKRETARIS Kelengkapan Document pada Document Control  
128 SEKRETARIS Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)  
129 SEKRETARIS Tim Pengelola Website  
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Implementasi SOP  
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)  
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)  
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan  
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi   
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Analisa pengembangan kompetensi  
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Arsip kepegawaian  
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan SIKEP  
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RKP, RKGB dan usul pensiun  
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pencatatan surat masuk/keluar  
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pemberian sanksi dan penghargaan  
142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja  
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)  
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014   
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat  
146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan tenaga honorer  
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)  
148 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan surat masuk/keluar  
149 UMUM DAN KEUANGAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit  
150 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi SOP  
151 UMUM DAN KEUANGAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)   
152 UMUM DAN KEUANGAN Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)  
153 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan Aset  lainnya  
154 UMUM DAN KEUANGAN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN  
155 UMUM DAN KEUANGAN Penginputan Aset Tetap  
156 UMUM DAN KEUANGAN Penatausahaan Barang Persediaan  
157 UMUM DAN KEUANGAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03  
158 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Kendaraan Dinas  
159 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Rumah Dinas  
160 UMUM DAN KEUANGAN SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas  
161 UMUM DAN KEUANGAN SK Kendaraan Dinas  
162 UMUM DAN KEUANGAN SK Perangkat IT  
163 UMUM DAN KEUANGAN Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)  
164 UMUM DAN KEUANGAN Perawatan dan Pengelolaan Server  
165 UMUM DAN KEUANGAN Genset  
166 UMUM DAN KEUANGAN Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara  
167 UMUM DAN KEUANGAN Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir  
168 UMUM DAN KEUANGAN Jalur masuk gedung pengadilan  
169 UMUM DAN KEUANGAN Jalur evakuasi dan titik kumpul  
170 UMUM DAN KEUANGAN Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait  
171 UMUM DAN KEUANGAN Sarana alat pemadam api ringan (APAR)  
172 UMUM DAN KEUANGAN CCTV  
173 UMUM DAN KEUANGAN Petugas keamanan  
174 UMUM DAN KEUANGAN Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03  
175 UMUM DAN KEUANGAN Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 		  
176 UMUM DAN KEUANGAN Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 		  
177 UMUM DAN KEUANGAN Kontrak kantin (PNBP Kantin)  
178 UMUM DAN KEUANGAN Perjalanan Dinas  
179 UMUM DAN KEUANGAN Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)		  
180 UMUM DAN KEUANGAN SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan		  
181 UMUM DAN KEUANGAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan  
182 UMUM DAN KEUANGAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)  
183 UMUM DAN KEUANGAN